mekanisme pemilihan kepala desa. Masalahnya,beberapa kepala daerah (Bupati/Walikota) mengeluarkan kebijakan menunda pelaksanaa. mekanisme pemilihan kepala desa

7. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani desa. 00 WIB jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya belum memenuhi qorum (2/3 dari Daftar Pemilih Tetap), maka Panlak Pilkades dapat memperpanjang waktu pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit. menyusun rencana. L. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa. Pada tahapan pengembangan sistem e-voting ini menggunakan UML yaitu : use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan ERD. Pemilihan dengan mekanisme keterwakilan adalah Pemilihan Calon anggota BPD dari unsur wakil dan masyarakat desa di wilayah pemilihan dalam desa 12. 3 Ciamis adalah Peraturan Daerah yaitu Nomor 7 Tahun 2015. 3. Seorang kepala desa hanya bisa dipilih untuk maksimal 3 periode. penggunaan mekanisme e-voting dalam pilkades di negeri ini, sesuai dengan harapan masyarakat. id - 9 - v. Tidak dapat dipungkiri memang, fakta dilapangan, bahwa masih ada campur tangan dalam hal pemilihan kepengurusan BUMDes/Direktur BUMDes oleh Kepala Desa. Kampanye, Larangan. MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Kepala Desa dipilih secara demokratis dari calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dengan berdasarkan asas: a. Rapat BPD dapat dilakukan setiap saat atas usulan ⅔ Anggota BPD. Daerah yang mengatur tentang mekanisme pemilihan Kepala Desa di wilayahnya. Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada ABPD Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. H. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) yang berbunyi: “ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perseisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)” Jangka waktu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal. Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan. Pembentukan Panitia pemilihan oleh Kepala Desa; Panitia dibentuk 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD yang lama berakhir; Jumlah panitia yang dibentuk paling banyak 11 orang, unsur kepanitiaan 3 orang dari perangkat desa dan 8 orang unsur dari masyarakat Desa. BPD membentuk pantia pemilihan Kepala. Pasal 3. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimaksudkan untuk memilih dan menghasilkan. pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kondisi bencana non alam (covid 19) maka terbentulah Peraturan Bupati Lampung Utara No 44 tahun 2021 Tentang Tata. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem E-voting Di Desa L. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa; Pasal 11 (1) Untuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dilingkungan RT, Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Tingkat RT. Sistem ini memudahkan pemilih serta KPU agar kejadian meninggalnya ratusan petugas. Bukti konkritnya adalah penyelenggara pemilihan kepala desa tidak dilakukan oleh KPU dan Lembaga Penyelesaian Sengketa, bahkan Mahkamah Konstitusi. [22] 6. Pembangunan daerah kerjasama dan perselisihan daerah mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepela daerah. USULAN PENELITIAN MEKANISME PEMILIHAN CALON TUNGGAL KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN CIAMIS Oleh : HENDI BUDIAMAN, S. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. Pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur tentang mekanisme pilakades, aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 7. 2. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan mengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa. 11. aturan tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa saja, melainkan. Mekanisme pemilihan kepala desa demikian, dapat menjadi hambatan dalam perkembangan demokrasi desa. 7/2017 tentang Pemilu. Apabila sampai dengan jam 14. Berdasarkan Pasal 33, kepala desa setidaknya harus memenuhi 13 persyaratan, yaitu: Berkewarganegaraan Indonesia; Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur diatur sendiri dalam satu bab dalam UU Desa, yang terdiri dari lima pasal serta diatur didalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi : a. Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan mekanisme untuk memilih pemimpin desa. Jenis. Dari sini dapat dipahami bahwa jabatan Kepala Desa dipilih melalui mekanisme pemilu, sebagaimana jabatan politik. mekanisme tertentu untuk menghindari setidak-tidaknya mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dari kalangan elit lokal. Problematika Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 11. com ¤ Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan. Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan mendasar melalui revisi UU No. Biaya pemilihan Calon Kepala Desa dan. Tatacara Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu melalui Musyawarah Desa, sebagai berikut: Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar-waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau. a. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk. Pemberhentian Kepala Desa. Menurut Totok, dalam UU Pemilu yang baru disahkan, Kepala Desa dilarang untuk terlibat dalam kampanye partai politik dan dilarang menjadi pengurus partai. Penetapan calon Kepala Desa Pergantian Antar Waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa. PENGANGKATAN KEPALA DESA; PEMBERHENTIAN KEPALA DESA; PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA. Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 8. QUIZ (evaluasi) – essay (written test) dan/atau lisan D. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1). 3. Pemberhentian Kepala Desa 2. Sedangkan dalam peraturan hukum positif yang berlaku khususnya di . Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; [1] Pasal 26 ayat (1) PP 72/2005. Kepala desa. (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tematik. pdf Download (76kB) Text. ABSTRAK: a. Pemberhentian Kepala Desa 2. Panitia merasa ragu dengan niat Pak Bobon untuk menjadi calon kepala desa. Sanksi Kepala Desa 2. 8492. 3. Struktur Pemerintahan Desa. BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT. mengetahui bagaimana pelaksanaan dan mekanisme pemilihan Kepala Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto tahun 2015. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga. Sebuah kantor kepala desa di Johor, Malaysia. 7/2017 tentang Pemilu. Ketua : 1. Bawaslu sendiri tidak diberikan melakukan mengawasan atas mekanisme Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang dapat mengarah pada politisasi desa. mekanisme pemilihan kepala desa; dan i. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada. (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan. Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa; V. karena ada tafsir yang berbeda tersebut maka proses pemilihan kepala desa yang akan diikuti Pemohon ditunda disebabkan adanya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. Mekanisme Pemberhentian Kepala Desa. Mekanisme Pengambilan Keputusan BPD. Dengan demikian, setiap. Mekanisme pengawalan demokrasi, bidang pengawasan memiliki Bawaslu yang kewenangan dan tugasnya melekat pada UU No. 31. Jadi, bukan sekadar memilih, apalagi memilih karena ikatan latar belakang tertentu dan. bahwa untuk menyesuaikan dinamika. Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 43 Tathun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan. Nama: Nunu Nurasiah, NIM: 141200399, Judul Skripsi: Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Tahun 2017). Dengan adanya tahapan pemilihan diharapkan kegiatan pemilihan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan rencana, harapan dan tujuan dari kegiatan. Izin cuti bagi perangkat desa ini merupakan salah satu persyaratan administrasi wajib. bebas; d. Masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin di desanya. Muhammadiyah Minta DPR Tolak. Pemerintahan Desa Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah, hal ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nama lengkap; d. Mekanisme penghitungan suara, dilakukan dengan urutan sebagai berikut: membuka kotak suara dengan disaksikan oleh saksi;. secara langsung, sehingga otomatis berimbas terhadap mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi dilkasanakan secara langsung dan mulai dilaksanakan pada 2005. Selanjutnya dalam pasal 34, terdapat ketentuan mengenai mekanisme pemilihan kepala desa, yakni: Kepala Desa dipilih. Despan Heryansyah Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor FH UII Yogyakarta DEMOKRASI desa atau setidaknya demokrasi prosedural di tingkat desa dalam bentuk pemilihan langsung kepala desa yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, patut. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. kpu. Mandiri; b. Lebih jauh, Akmal memastikan bahwa proses pemilihan pj kepala daerah berlangsung. 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa: (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. STRATEGI PEMENANGAN KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA KALIUKAN KECAMATAN ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 Masbah Hilaliah1,Fakhsiannor2, Beni Akhmad3 1Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 17120121 2Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska,. 25157/justisi. Pasal 7 Tugas Panitia Pemilihansebagaimana dimaksud dalam Pasal 6sebagai berikut : a. Keputusan Kepala Desa. hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6). Melakukan sosialisasi terkait mekanisme pemilihan ketua RT; b. Saat ini Ombudsman Babel sedang menindaklanjuti 3 laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan prosedur dan/atau penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa atas. Mengacu Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; b. Pasal 70. Diri/Pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati Melalui Camat 7. rahasia; e. MusyawarahDesa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu hari ini (25/11) suksesdigelar di 2 desa yaitu Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih dan Desa DonomulyoKecamatan Nanggulan. Namun keberadaan proses pemilihan kepala desa yang bermakna politis juga menjadi batu sandungan bagi kepala desa terpilih dalam menjalankan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. jujur; dan f. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Mendampingi Panitia Tingkat Desa dalam setiap tahapan pemilihan;. 5 Arief Sumeru, 2016 “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa” JKMP. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk melihat faktor politik uang dan hubungannya dengan konflik horisontal dalam pemilihan kepala desa. (Vide Pasal 44 peraturan . Pemilihan kepala desa merupakan salah satu instrumen untuk menjalanan nilai-nilai di dalam negara demokrasi. Panitia Pemilihan kepala Desa, pemilih tambahan ini melaksanakan pencoblosan pada rentang waktu pukul 12. Kewajiban dan Larangan Kepala Desa 2. kepala desa diberhentikan karena habis masa jabatan dan dipidana; 2) Mekanisme pengangkatan penjabat kepala desa sementara di Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam PasalPertama : itu mengenai syarat menjadi perangkat desa, dan yang. Hompimpers, saat ini disemua berita dalam media cetak dan elektronik seakan terpusat pada event yang diselenggarakan oleh negara pada tanggal 15 Februari 2017 (Pilkada) terutama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dalam media sosial pun demikian, bahkan. Terlebih lagi, secara struktural, jabatan tersebut merupakan staf dari kepala desa. mengikuti mekanisme pemilihan kepala desa yang telah berlaku. Persiapan Jadi begini sobat desa, Kepala Desa itu kan. Kepala Desa 2. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; [1] Pasal 26 ayat (1) PP 72/2005. A. Mekanisme pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. 112/2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan: Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, mengharuskan staf kades diisi melalui mekanisme tes, bukan pemilihan,” ungkapnya, kemarin. Belum Tersedia. Abstract. Yang dihadiri Oleh Para Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pelaksana Kegiatan dan Warga Masyarakat di Wilayah. 2. . Mekanisme pemilihan kepala desa secara serentak masih tergolong baru di sebagian besar wilayah di Indonesia, walaupun sebelumnya sudah pernah dilakukan pemilihan kepala desa secara serentak di sebagian kecil daerah namun dengan adanya UU Desa mengatur hal terkaitHal : Intruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa Pada Pemilu 2024 Kepada Yth. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. BPPT klaim penerapan sistem e-voting dalam mekanisme pemilu sangat efisien. mekanisme pemilihan kepala desa (Pilkades). Mekanisme pemilihan serentak tersebut masih akan ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sebagaimana disinggung pasal 31 ayat (3) berikut5. 13. Ketentuan Calon Kepala Desa Dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan Karyawan BUMN/BUMD; VIII. Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan model Pilkades di Desa. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem dan mekanisme pemilihan kepala desa ditenggarai menjadi penyebab utama konflik pada pilkades Era Baru, hal ini harus menjadi perhatian penting dari pemerintah karena jika terjadi konflik seperti ini maka yang akan dirugikan adalah pemerintah itu sendiri. Seleksi antar calon kepala dusun disini ada yang perlu digaris bawahi, bahwa di Desa Payaman ternyata masih ada demokrasi partisipatoris, persaingan sempurna yang tidak menyertakan elit predatorial. Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengatakan, ada sekitar tujuh ribu kepala desa yang habis masa jabatannya tahun ini. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan. 0. Mekanisme Pemilihan Calon Pasal 8 (1) Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 1 79 IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA persembahan setiap tahun dan kewajiban-kewajiban lainnya kepada raja atau sultan yang menjadi penguasa tertinggi di daerah tersebut. DIBIAYAI OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2015 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GALUH DESEMBER, 2015 1 BAB I PENDAHULUAN A. Berikut ini, beberapa syarat calon kepala desa 2022 yang perlu anda ketahui dan wajib dipenuhi…. 6 Sejarah nusantara mencatat bahwa pusat-pusat kekuasaan yang berupa1 Tahun 2014 guna mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih langsung oleh rakyat. (2) Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti pemilih. Pilkades juga merupakan bentuk praktik demokrasi yang ada di desa. Tuban, Jawa Timur, berikut persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa: Warga Negara Republik Indonesia; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara. Pemberhentian Kepala Desa - Kedesa. Acara ini diselenggarakan di Aula MAN 2 Padangsidimpuan dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala. yang menggugat terkait mekanisme ataupun hasil pemilihan kepala desa sehingga terjadi sengketa dan protes massa usai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme pergantian kepala desa definitif di Desa. pergantian antar waktu (PAW) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Latar. Pemilihan Kepala Desa 2. (2014). 2. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serta perbandingannya dengan sistem konvensional. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. f. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya. mekanisme pemilihan kepala desa; dan i. 10. 3. BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. mekanisme pemilihan calon kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan berdasarkan kesepakan peserta musyawarah desa; h. Mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa; j. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Melalui undang-undang ini, setidaknya partisipasi rakyat diakomodasi langsung untuk menentukan siapa pemimpinnya pada tingkatan. , M. Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan di Desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung. Sengketa Pemilihan Kepala Desa 1. Mencabut : PERDA Kab. ABSTRAK MOH. Pemilihan kepala Desa secara serentak.